SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Fraksi PPP DPRD Kutim melalui Fitriyani, menyampaikan pandangan umum dalam Sidang ke-27 di Gedung DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024). Fitriyani memaparkan berbagai poin penting mengenai realisasi anggaran pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain daerah yang sah, serta strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi belanja daerah.
Dikatakan, peningkatan realisasi anggaran pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain daerah yang sah merupakan langkah positif yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan harus sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi yang berkembang di lingkungan mereka,” ujarnya.
Fraksi PPP menekankan pentingnya eksplorasi sektor-sektor yang belum tersentuh untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Pendapatan daerah yang sah diharapkan dapat lebih ditingkatkan di berbagai sektor, sehingga dapat lebih mengoptimalkan potensi ekonomi Kutai Timur,” kata Fitriyani.
Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 mencapai Rp 7,54 triliun, atau 84,18% dari anggaran belanja sebesar Rp 8,96 triliun. Anggaran ini digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan di masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal.
Fitriyani juga menyoroti pentingnya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan investasi modal jangka panjang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Investasi pada BUMD yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Fraksi PPP menekankan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk menyatukan kebijakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
“Masalah-masalah dan tantangan yang ada harus dipecahkan bersama, dengan legislatif menjaga maruahnya sebagai pengontrol jalannya kebijakan eksekutif,” tegasnya.
Fraksi PPP berharap bahwa semua proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghambat realisasi visi dan misi politik Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026. “Harapan kami, seluruh Anggota DPRD Kutai Timur dapat bekerja sama dengan baik sehingga semua janji politik dapat terealisasi untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Fitriyani.(Red-SK/ADV)
