SANGATTA,Suara Kutim.com (25/3)
Sistem pengalokasian anggaran untuk pembangunan yang mengedepankan jumlah penduduk sebagai indikator terbesar, menurut Bupati DR Isran Noor harus dirubah dengan mempertimbangkan kewilayahan.
Dengan sistem kewilayahan, ia optimis ketimpangan pembangunan tidak terjadi bahkan semakin membuat daerah berlomba-lomba meningkatkan inovasi dan kreatifitas untuk membangun. “Selama ini yang dikedepankan selalu penduduk, sampai kapanpun Pulau Jawa lebih dominan dan selalu menjadi perhatian pemerintah seperti pembangunan ruas Jalan Pantura, sementara jalan-jalan di Kalimantan termasuk Kutim diabaikan karena penduduknya minim atau sedikit,” ujar Isran Noor.
Ditemui seusai menghadiri pelantikan BPC Kerukunan Keluarga Pinrang (KKP) Kutim, Senin (25/3), disebutkan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan akan memberikan dampak percepatan pembangunan suatu wilayah.
Peraih gelar Doktor pada Universitas Padjajaran Bandung ini menyebutkan berkembangnya daerah – daerah sejumlah negara seperti di Malaysia dan Australia, karena pembangunan kewilayahan akan membuat daerah punya ciri masing-masing. “Kalau masing-masing daerah punya cirinya, otomatis menjadi daya tarik bagi pencari kerja sehingga tidak tertuju pada daerah tertentu seperti yang terjadi selama ini dimana Jakarta menjadi tujuan utama pencari kerja dari seluruh Indonesia,” beber Isran.
Lebih jauh, Isran mengungkapkan berkembangnya perkebunan kelapa sawit di Kutim menyebabkan Kutim menjadi daerah tujuan pencari kerja dari sejumlah daerah akibatnya pertumbuhan penduduk Kutim lebih cepat. “Pengembangan sektor perkebunan sawit merupakan salah satu contoh pembangunan kewilayahan yang akhirnya memberi dampak tersendiri kepada pertumbuhan penduduk, kondisi itu akan lebih baik berkembang lagi jika jalan-jalan mulus maka pergerakan ekonomi rakyat semaki tinggi,” sebut Isran.
Isran mengakui masih jengkel dengan pemerintah pusat yang ternyata masih menerapkan pendekatan pembangunan daerah berdasarkan jumlah penduduk bukan kewilayahan.”Karena di Pulau Jawa dan Sumatera banyak penduduknya dibangun jalan sebaik mungkin, sementara di Kalimantan dan Papua yang ikut menyumbang pembangunan jalan-jalan di pulau Jawa dan Sumatera kurang perhatian,” ungkap Isran Noor seraya menegaskan akan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk anggota DPR-RI agar pola pendekatan pembangunan selama ini dirubah demi pemerataan pembangunan.(SK-03/SK-06)