SANGATTA (6/5-2017)
Enggak ingin penyelenggaraan Porpov Kaltim mendatang yang menyedot dana besar, berbuntit dengan masalah hukum. KONI Kutim sejak awal minta pendampingan Kejaksaan Negeri Sangatta.
Pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Kutim, Kamis (5/5) lalu, bertujuan agar pelaksanaan Porprov tidak bermasalah terutama terjadi penyimpangan APBD. Dalam pertemuan, pihak Kejaksaan menerjunkan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). “Pendampingan TP4D sebagai upaya pencegahan secara maksimal, terencana dan konperhensif terhadap kesalahan pengelolaan anggaran,” terang Kepala Seksi Intelijen yang juga Ketua TP4D, Juli Hartono.
Bersama Muhammad Iqbal Fadaozi dan tim lainnya, berbagai persoalan dibahas dengan jajaran KONI Kutai Timur yang dipimpin Johansyah Ibrahim. Juli mengungkapkan pengwalan TP4D merupakan upaya menjaga, mengawal dan memastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan lembaga, instansi maupun isntitusi supaya tidak menyimpang dari aturan.
“Pendampingan dilakukan dari proses perencanaan, proses pelelangan, penetapan pemenang, pelaksanaan kontrak sampai laporan pertanggung jawaban. Seluruh tahapan tersebut yang dipastikan tidak ada aturan yang menyimpang atau dibenturkan,” ujar Juli.
Ia mengungkapkan, pengawalan TP4D mengacu paradigma penegakkan tindak pidana korupsi yang mengarah ke pencegahan dan ukuran keberhasilan aparat hukum saat ini adalah seberapa besar pencegahan bukan seberapa banyak penindakan.
Johansyah Ibrahim, hadirya TP4D kepada KONI Kutai Timur merupakan instruksi Bupati , Ismunandar saat berlangsung pertemuan rutin Pemkab Kutim. Ini tiada lain, karena Porprov Kaltim akan menggunakan dana besar.(SK13)
