Samarinda – Meski angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur pada tahun 2024 meningkat menjadi 78,79, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pencapaian ini belum dinikmati secara setara oleh seluruh kabupaten dan kota. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti tajam adanya ketimpangan mencolok antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.
“Memang IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan, tapi yang menjadi masalah utama adalah ketimpangan antara tiga kota besar, yakni Samarinda, Balikpapan, dan Bontang dengan daerah-daerah lain seperti Mahulu dan Kubar yang masih tertinggal,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, peningkatan IPM lebih banyak disumbang oleh pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang berkembang pesat di kota besar. Di sisi lain, daerah tertinggal masih bergulat dengan persoalan akses dan mutu pendidikan, yang berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia.
“Ketimpangan ini berarti ada beberapa kota yang bisa menikmati pembangunan pendidikan yang luar biasa, tetapi ada juga kabupaten-kabupaten yang IPM-nya rendah. Ini mengindikasikan akses dan kualitas pendidikan yang tidak memadai di sana,” ungkap politisi muda Partai Golkar itu.
Ia menilai, kesenjangan tersebut harus segera diatasi melalui intervensi kebijakan yang menyasar langsung persoalan dasar pendidikan. Solusi yang ditawarkan mencakup pemberian beasiswa khusus bagi pelajar di daerah tertinggal, penguatan program pendidikan vokasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti sekolah, fasilitas pengajaran, serta akses transportasi yang layak.
“Kita harus segera mengejar ketertinggalan ini dengan memperbaiki akses pendidikan, memberikan beasiswa dan vokasi, serta membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan gedung sekolah,” tegasnya.
Langkah-langkah konkret ini, menurut Andi, akan menjadi fondasi penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah tidak bisa dinilai hanya dari angka IPM secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan distribusinya secara adil antarwilayah.
“Dengan peningkatan dan pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas ini, sehingga tidak ada lagi daerah yang tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan,” tutupnya.
IPM Kalimantan Timur yang terus meningkat perlu dilihat sebagai awal dari proses panjang menuju pembangunan manusia yang inklusif. Pemerataan kualitas pendidikan menjadi kunci agar seluruh wilayah di provinsi ini dapat bergerak maju bersama. (ADV).
