Samarinda – “Pasien seharusnya tidak perlu dirujuk jauh hanya karena alat medis tak tersedia,” kritik tegas itu datang dari Hartono Basuki, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, saat menyoroti lemahnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser. Ia menyayangkan masyarakat di dua wilayah itu masih harus bergantung pada fasilitas rumah sakit di Balikpapan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan.
Dalam wawancara di Gedung D DPRD Kaltim pada Senin (30/6/2025), Hartono menjelaskan bahwa minimnya sarana dan prasarana medis menjadi penghambat utama dalam pemberian layanan kesehatan yang layak. Ketiadaan alat medis memaksa banyak pasien, termasuk yang dalam kondisi darurat, untuk dirujuk ke rumah sakit di Balikpapan, yang jaraknya cukup jauh dari permukiman warga pelosok.
“PPU dan Paser banyak fasilitas yang belum memadai, terutama fasilitas kesehatan. Kita terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan RSUD, baik di PPU maupun Paser, karena peralatan yang tersedia belum lengkap,” ujarnya.
Hartono menyebut rujukan ke Balikpapan bukan hanya menguras waktu, tapi juga menyulitkan keluarga pasien dari sisi logistik dan biaya. Ia menegaskan bahwa jika rumah sakit di PPU dan Paser dilengkapi fasilitas medis yang memadai, rujukan sejauh itu seharusnya tak lagi diperlukan.
“Ini tentang upaya kita memperpendek jarak tempuh pasien. Kalau fasilitas di PPU dan Paser sudah memadai, pasien tidak perlu lagi rujukan ke Balikpapan,” tegasnya.
Menurut Hartono, kondisi fasilitas di PPU sedikit lebih maju berkat kehadiran RS Hermina, RS Mayapada, dan RS UPT Kementerian Kesehatan yang beroperasi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rumah sakit ini berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan telah melayani masyarakat serta ASN di sekitar wilayah tersebut.
“Untuk PPU sudah cukup baik karena ada RS Mayapada dan Hermina di IKN. Tapi untuk masyarakat Paser, mereka masih harus dirujuk ke Balikpapan karena belum ada rumah sakit dengan fasilitas lengkap,” jelas Hartono.
DPRD Kaltim, lanjutnya, menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan lokal, terutama di wilayah penyangga IKN yang diproyeksikan akan mengalami lonjakan populasi dan aktivitas seiring berjalannya pembangunan.
Hartono berharap pemerintah provinsi maupun pusat bisa segera memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat di daerah penopang ibu kota negara ini. Tanpa langkah cepat, keterbatasan ini bisa menjadi hambatan serius dalam menunjang layanan kesehatan publik di masa depan. (ADV).
