Samarinda – “Kekayaan alam bisa habis, tapi manusia yang terdidik akan terus membawa perubahan.” Kalimat tegas itu dilontarkan Sarkowi, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, saat menjadi pembicara dalam dialog publik bertajuk “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur” di Teras Samarinda, Senin (30/6/2025).
Dialog ini diinisiasi oleh BEM FISIP Universitas Mulawarman bersama Pokja 30 dan sejumlah aliansi mahasiswa, dengan fokus utama pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.
“SDA tidak bisa diperbarui, otomatis kita harus bertransformasi kepada sumber daya yang bisa diperbarui termasuk investasi sumber daya manusia,” ujar Sarkowi membuka argumen.
Ia menekankan bahwa IPM harus menjadi fokus tahunan pemerintah daerah, dan pendidikan merupakan fondasi utama yang harus dibangun kuat. Dalam konteks ini, program Gratispol—gagasan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji—disebut sebagai solusi strategis untuk menghilangkan hambatan biaya pendidikan tinggi di Kalimantan Timur.
“Mereka tidak ingin kesempatan pendidikan terhalang oleh biaya, itu yang melahirkan Gratispol,” jelas Sarkowi.
Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan regulasi, mengingat perguruan tinggi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, Sarkowi menjelaskan bahwa Gubernur merancang program ini dalam bentuk Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi agar sesuai koridor hukum.
“Biarkan berjalan, mari kita awasi bersama. Jangan sampai belum dimulai sudah heboh,” imbaunya kepada publik.
Terkait kondisi anggaran, Sarkowi juga menyinggung penurunan APBD Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun. Ia menegaskan perlunya kebijakan alokasi anggaran yang bijak demi keberlangsungan program-program strategis seperti pendidikan, infrastruktur, dan bantuan sosial.
Dialog ini juga diwarnai dengan masukan peserta yang menyoroti lemahnya sosialisasi Gratispol di lapangan. Sarkowi mendesak pemanfaatan platform digital seperti TikTok Live agar informasi bisa langsung menjangkau mahasiswa dan calon penerima manfaat.
“Informasi simpang siur. Harusnya akses dibuka seluas-luasnya,” tegasnya lagi.
Ia juga mendorong masyarakat agar membaca isi Peraturan Gubernur Gratispol terlebih dahulu sebelum menilai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. DPRD, menurutnya, siap memperkuat program ini dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) agar memiliki kekuatan hukum lebih jelas.
Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk menjamin transparansi dalam setiap proses, mulai dari seleksi penerima hingga pertanggungjawaban dana. Sarkowi menekankan bahwa pengawasan berkelanjutan adalah kunci agar program ini benar-benar menyentuh kelompok sasaran. (ADV).
