SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Sebagai daerah dengan nilai APBD yang cukup besar dibandingkan beberapa kota lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim), sudah sewajarnya Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki infrastruktur yang memadai. Namun ternyata hal tersebut tidak semanis yang dibayangkan. Pasalnya, banyak jalan-jalan penghubung Kabupaten Kutai Timur yang dalam kondisi rusak ringan hingga rusak parah.
Menurut Jimmi, anggota Komisi C DPRD Kutim, permasalahan utama terletak pada kurangnya koordinasi dan tanggung jawab yang jelas antara berbagai pihak. Ia menilai bahwa jika semua pihak saling bahu-membahu, persoalan infrastruktur terutama jalan dapat diatasi dengan lebih baik.
“Misalnya pengangkutan alat dari sawit. Jadi secara ini mereka tidak bertanggung jawab karena itu koperasi yang punya kerjaan itu, itu pun rental kan,” ujar Jimmi.
Ia mengkritisi bahwa tanggung jawab sering kali dilempar ke pihak lain, termasuk koperasi dan perusahaan sawit yang seharusnya mengawasi dan mengontrol kondisi jalan yang dilalui kendaraan berat mereka.
Jimmi mengusulkan solusi untuk mengatasi kerusakan jalan akibat muatan kendaraan yang berlebihan. Ia menyarankan agar pemerintah daerah menerapkan jembatan timbang berjalan atau “mobile” guna mengontrol muatan kendaraan yang melintasi jalanan di Kutim.
“Jadi timbangan mobile yang kita harapkan,” harapnya. Menurutnya, jembatan timbang mobile memiliki fleksibilitas untuk berpindah tempat sesuai dengan daerah yang padat angkutannya, sehingga pengawasan terhadap muatan kendaraan dapat dilakukan lebih efektif.
Jimmi menambahkan bahwa pihaknya telah membicarakan terkait implementasi jembatan timbang mobile ini. “Kalau mobile kan bisa kemana-mana dia. Yang mana padat angkutannya di situ,” imbuhnya.
Selain itu, Jimmi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga dan mengontrol muatan kendaraan yang melintas di jalan-jalan Kutim. Menurutnya, pemerintah harus mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa muatan kendaraan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan, agar jalan-jalan yang telah dibangun dapat bertahan lebih lama.
Dengan adanya APBD besar dan dukungan dari berbagai perusahaan melalui CSR, diharapkan infrastruktur di Kutim dapat ditingkatkan kualitasnya. Namun, tanpa koordinasi yang baik dan tanggung jawab yang jelas dari semua pihak, permasalahan infrastruktur jalan akan terus berulang.
Masyarakat Kutim berharap agar pemerintah daerah dan pihak terkait dapat bekerja sama lebih baik dalam menjaga dan memperbaiki infrastruktur. Langkah-langkah konkret seperti penerapan jembatan timbang mobile diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan ini dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.(Red-SK/ADV)
