 |
| Mahyunadi Saat Memberkan Keterangan Pers |
SANGATTA,Suara Kutim.com
Mahyunadi berjanji akan membawa DPRD Kutim benar-benar menjadi lembaga perwakilan rakyat. Sebagai wakil rakyat, ia menaruh harapan anggota dewan bisa mendengar, menyelami dan memperjuangkan hak rakyat.
Saat mempin sidang setelah diresmikan menjadi Ketua DPRD, bersama Alfian Aswad serta Encek RR Firgasi masing-masing sebagai wakil ketua, putra Haji Mansur Mante ini menyebutkan jabatan yang ia pimpin merupakan amanat harus dilaksanakan sebaik mungkin sesuai aturan yang berlaku.
Sebagi pimpinan, ia menyadari banyak agenda penting yang harus dilaksanakan diantaranya pembasan perhitungan APBD 2013 serta penyusuan RAPBD 2014. Meski berpangalaman di dunia perpolitikan termasuk lima tahu menjadi wakil ketua, adik Mahyudin – mantan Bupati Kutim ini, mengakui tugas pimpinan dewan tidak semudah membalik telapak tangan. “Selaku pimpinan dan anggota dewan dalam kurun waktu lima tahun kedepan sangat berat dan kompleks, ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan masyarakat karenanya dibutuhkan kerjasama semua pihak,” ujar Mahyunadi.
Menurutnya, dengan kebersamaan langkah dan pandangan antara pimpinan dengan anggota dewan dalam menyikapi suatu masalah bisa dituntaskan dengan baik bila disikapi dengan arif dan bijaksana sehingga segala persoalan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat serta berhasilguna.
Mahyunadi yang sehari-harinya menjabat Ketua DPD Partai Golkar mengharapkan, segala perbedaan pendapat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat jangan dijadikan perdepatan panjang dan jurang pemisah antar anggota dewan. “Beda pendapat hendaknya dimusyawarahkan untuk mencapai kata mufakat, demikian hubungan kerja dengan eksekutif serta pihak lainnya,” imbuhnya.
Kepada wartawan, ia menyebutkan beberapa hal di lingkungan dewan menjadi perhatiannya seperti kerap molornya persidangan, memperkecil perjalanan dinas ke luar daerah serta lebih banyak membuka pintu bagi masyarakat. “Kalau Bimtek harus tiga kali dalam setahun mungkin sekali saja, tetapi perjalanan harus lebih banyak ke kecamatan dan desa sehingga apa yang dirasakan masyarakat Kutim bisa diserap lebih cepat oleh anggota dewan dan dicarikan jalan keluar yang tepat,” bebernya.(Tim SK)
