SANGATTA,Suara Kutim.com (25/10)
Ketua DPRD Kutim Mahyunadi menilai kepedulian Pertamina Sangatta sejak tahun 1970 hingga sekarang kepada masyarakat dinilainya masih kurang, bahkan ia membandingkan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang baru berdiri di era tahun 2000 jauh.
Meski demikian, ia mengakui Pertamina dengan alasan tidak bisa maksimal melakukan CSR kepada masyarakat karena terbentur berada dalam kawasan TNK diakuinya bisa diterima karena sebagai perusahaan negara bisa berdampak hukum. “Meski demikian dalam kondisi tertentu seperti keadaan kemarau dimana masyarakat membutuhkan bantuan air bersih, harus ada pengecualian karena sudah bisa kemanusiaan,” tandas Mahyunadi – seusai pertemuan dengan sejumlah warga Sangkima yang mengadukan Pertamina ke DPRD, belum lama ini.
Sebagai warga Sangatta, Mahyunadi melihat pembangunan infrastruktur di areal Pertamina yang diharapkan masyarakat bisa ditingkatkan oleh Pertamina namun terkendala status lahan menurut hendaknya bisa dicari jalan keluarnya seperti menggerakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang kemudian bisa dikelola masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam kacamatanya, peningkatan infrastrukur jalan di Sangkima suatu keharusan karena yang menikmati bukan masyarakat sekitar Pertamina semata tetapi karyawan dan Pertamina sendiri. “Terpenting jalan yang diharapkan masyarakat agar tidak berdebu seperti sekarang atau becek dikala hujan, karenanya ada jalan khusus yang tidak boleh dilewati kendaraan berat yang kerap hilir mudik di Sangkima,” ujar Mahyunadi seraya menambahkan selama ini Pertamina justru telah membangun jalan beraspal di beberapa tempat yakni mulai pintu gerbang hingga perumahan namun ke lingkungan masyarakat dibiarkan tanah.(ADV-DPRD13/SK-02)