SANGATTA (15/3-2017)
Sebanyak 50 orang pegawai pelaksana (staf,red) pada Dinas Pendidikan Kutim menolak dimutasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka yang menggelar aksi Senin (13/3) setelah apel pagi itu, terang sumner media ini, terdiri PNS dan TK2D.
Namun, sikap pegawai Disdik ini, dinilai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim, Akhmadi Baharuddin terlalu mengada-ada dan berlebihan.
Akhmadi mengatakan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pemkab Kutim, hal yang wajar dan lumrah. “Sebagai aparatur negara, harus siap ditempatkan dimana saja. Baik itu mutasi yang dilakukan antar bagian dalam tubuh Disdik sendiri ataukah mutasi ke OPD bentukan baru. Jangankan staf , dirinya sendiri juga mengalami proses mutasi,” terang Akhmadi melalui telepon.
Diungkapkan, mutasi 50 orang staf yang terdiri dari PNS dan TK2D Disdik ke OPD baru tersebutmerupakan kebutuhan Pemkab Kutim. Ia menegaskan, jika ada staf yang menolak ditempatkan pada OPD baru tersebut patut dipertanyakan alasannya mengabdi sebagai aparatur pemerintah dan negara.
Dalam kacamata mantan Kadis Perkenbunan yang mengaku telah bertugas di sejumlah dinas , mutasi atau bekerja di tempat baru peluang bagi staf untuk lebih mengembangkan kreatifitas dan wawasan dalam bekerja. “Mutasi murni kewenangan mutlak dari kepala OPD bersangkutan, sehingga penolakan dari sejumlah staf yang dipindahkan tersebut dianggap mengada-ada dan berlebihan, terlebih dengan melakukan aksi demo,” ujar Akhmadi.
Terpiash, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Irawansyah mengatakan bahwa mutasi bagi staf murni hak dan kewenangan dari kepala OPD. Terlebih, pastinya pimpinan akan mencari staf yang bisa bekerjasama dengan dirinya dalam menyelesaikan pekerjaan. “Tidak wajar jika staf sebagai bawahan berani menentang keputusan pimpinan. Terlebih jika staf merasa merupakan orang lama yang berada dibidang atau dinas tertentu, kemudian merasa tidak boleh diganti atau dilakukan roling staf, sehingga dengan berani menetang kebijakan pimpinan,” ujar Sekda Irawansyah seraya menambahkan belum mengetahui ada aksi demo penolakan mutasi staf di Disdik Kutim.(SK2/SK3)
