SANGATTA,Suara Kutim.com (28/8)
Tak mau gegabah mengambil keputusan meski kondisi keuangan daerah kurang nyaman, Pemkab Kutim tetap menunggu perkembangan kucuran bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, Suprihanto, terpangkasnya Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah Pusat, Pemkab Kutim menunggu kepastian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang hingga kini masih terus bergerak. “Jika sudah mendapat kepastian nilai Bankeu Pemprov, Pemkab Kutim akan membahas ulang proyek-proyek mana saja yang akan dipangkas dan yang mana tetap berjalan, sesuai petunjuk Bupati. Namun tentunya sesuai intruksi bupati bahwa yang menyangkut hajat hidup orang banyak jangan sampai terpangkas seperti gaji dan insentif PNS, serta honor Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D),” jelas Suprihanto ditanya Suara Kutim.com seputar proyek yang terpangkas atau dihentikan.
Ditemui belum lama ini, diakui proyek-proyek yang diasumsikan defisit sudah diluar toleransi belanja keuangan daerah. Karenanya, besaran pendapatan daerah akan dipastikan terlebih dahulu barulah kemudian disesuaikan dengan belanja yang akan dilakukan.
Dijelaskan, dalam beberapa hari ke depan surat kendali untuk pengeluaran anggaran sudah akan ada diterima Bagian Keuangan Setda Kutim. Suprihanto berharap angkanya sudak tetap dan tidak akan berubah sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan melakukan belanja, akan langsung berurusan dengan bagian keuangan yang nantinya akan mengatur dan membatasi apa saja belanja maupun proyek yang bisa dilakukan dan mampu terbayarkan.
Disebutkan, Bappeda dan Dispenda Kutim hanya akan menyiapkan pendapatannya saja dan apapun belanja maupun proyek yang akan dilakukan akan disesuaikan dengan pendapatan yang ada dan sesuai dengan proyeksi rencana pembangunan ke depan.
Menurutnya, hingga saat ini proyek yang masih berjalan adalah proyek-proyek yang menggunakan dana APBN dan Provinsi Kaltim. Sementara proyek-proyek yang dianggarkan melalui APBD Kutim dipastikan dihentikan sementara hingga Desember mendatang, sambil menunggu kepastian anggaran daerah yang tersedia.
Namun kenyatannya pengamatan Suara Kutim.com semenjak Bupati Ismunandar mengeluarkan instruksi penghetian kegiatan proyek daerah, tiba-tiba saja proyek bernilai di bawah Rp200 Juta bermunculan bahkan penyelesaiannya dikebut seperti pintu gerbang di Jalan Pendidikan, Pengurukan gang serta tanaman hias.(SK2/SK3/Sk12)