Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjadikan desa sebagai motor ekonomi berbasis pariwisata dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (10/4/2025). Diskusi ini difokuskan untuk membahas Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengembangan Desa Wisata di Kaltim dan berlangsung di Creative Hub Temindung, eks Bandara Temindung, Samarinda.
Kegiatan ini dibuka secara simbolis oleh Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, lewat pemukulan gendang. Dalam sambutannya, Seno menegaskan pentingnya regulasi kuat untuk mendukung kemajuan desa wisata secara berkelanjutan.
“Kami menyambut baik pelaksanaan FGD ini, dalam rangka pembuatan peraturan gubernur tentang pengembangan desa wisata di Kaltim, dimana di provinsi Kaltim terdapat kurang lebih seribu desa wisata, baik yang sudah berkembang, yang sedang berkembang, dan desa wisata mandiri,” ujar Seno.
Ia menambahkan bahwa pengembangan desa wisata membutuhkan sinergi lintas sektor, baik dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Kerja sama yang kuat diyakini mampu mendorong desa wisata menjadi destinasi unggulan yang menarik minat wisatawan dari berbagai daerah.
Menurut Seno, sektor pariwisata dapat menjadi pengungkit signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal, mengingat potensi desa-desa di Kaltim yang kaya akan keindahan alam, kekayaan budaya, serta kearifan lokal yang khas.
Saat ini, lebih dari seribu desa wisata telah diidentifikasi di Kalimantan Timur, tersebar di berbagai kabupaten/kota. Desa-desa tersebut tengah menjadi fokus pembangunan karena dianggap mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat jati diri budaya daerah.
Melalui penyusunan Pergub ini, Pemprov Kaltim ingin menyatukan langkah dan arah pembangunan desa wisata agar tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi aspek sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan.
FGD ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada masyarakat desa yang menjadi garda terdepan dalam pengembangan pariwisata lokal.
