SANGATTA,Suara Kutim.com (9/9)
Bolongnya dana Jaminan kesehatan (Jamkesda) Kutim yang berakibat terutangnya Pemkab pada sejumlah RS termasuk RSU Kudungga, karena penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak selektif.
Selain itu, ada SKTM dijadikan alat untuk meraup keuntungan. Kepala Dinas Kesehatan Kutim Aisyah, jika sejak awal penerbitan SKTM benar-benar selektif, utang pemkab tidak besar dan membengkak. “Persoalan yang mengetahui langsung yang minta SKTM benar-benar keluarga miskin adalah Ketua RT dan Kepala Desa, sementar di Dinas Kesehatan tinggal memverifikasi saja karena ada surat dari aparat di bawah yang disahkan kepala desa dan camat,” kata Aisyah.
Kepada Suara Kutim.com ia menyebutkan sejak beberapa tahun lalu sudah ditemukan pola-pola penyalahgunaan SKTM sehingga secara berjenjang dilakukan pemberitahuan namun karena faktor belas kasihan tetap diterbitkan. “Ada yang menggunakan SKTM pegawai tetap perusahaan, ada juga yang punya mobil dan emas banyak serta usaha yang bagus. Kalau dibandingkan antara yang miskin dengan yang kaya antara 30 berbading 70 karenanya Jamkesda banyak utang,” beber Aisyah seraya menyebutkan pernah diwacanakan akan mengandeng aparat kepolisian jika ada oknum masyarakat yang tergolong mampu tapi menggunakan SKTM saat berobat.
Ditemui seusai mengikuti rakor penyertaan warga miskin ke BPJS Kesehatan, Aisyah menandaskan upaya penyelesain utang selalu terkendala dengan ketersediaan dana seperti pada tahun 2016.
Dikatakan, Program Jamkesda merupakan program baik yang digelontorkan pemkab untuk membantu keluarga miskin hingga mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. “Sayangnya, SKMT sebagai rujukan awal disalahterbitkan dan disalahgunakan oknum yang seharusnya berbuat jujur demi kesembuhannya,” ungkap Aisyah seraya menyatakan setuju jika program Jamkesda dihapus dan dialihkan ke BPJS Kesehatan sehingga yang mampu tidak lagi menggunakan SKMT jika ingin berobat.(SK12)
