SuaraKutim.com, Sangatta – Isu keterlambatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur (APBD Kutim) tahun 2023 menjadi topik perbincangan hangat. Asti Mazar Bulang, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga memberikan tanggapannya terhadap masalah ini.
Asti, yang merupakan politisi Partai Golongan Karya, berencana untuk menanyakan pihak pemerintah mengenai penyebab lambannya pelaksanaan program pemerintah terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.
Data dari Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Kutai Timur berada di posisi pertama dalam realisasi belanja modal terendah di Kalimantan Timur.
“Penyerapan anggaran itu tergantung pada OPD terkait. Kami ingin memanggil Dinas PU dan Perkim khususnya untuk mencari tahu penyebab masalah ini,” ungkap Asti saat ditemui oleh wartawan di Kantor DPRD Kutim, pada Kamis (20/7).
Asti mengingatkan bahwa APBD Kutim tahun ini dan tahun 2024 mendatang termasuk yang terbesar dalam tiga periode kepemimpinannya sebagai legislator. Namun, ia menyesalkan keterlambatan dalam merealisasikan kegiatan yang tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan.
Masalah lambannya realisasi belanja modal di Kutim sudah berlangsung selama dua tahun terakhir. Oleh karena itu, Asti akan memanfaatkan instrumen lembaga pengawasannya, seperti hak angket, jika diperlukan.
“Kami akan memanggil pihak terkait terlebih dahulu, dan jika alasan mereka memadai, maka akan kami terima. Namun, jika alasan mereka tidak jelas, kami akan mempertimbangkan opsi lain, termasuk menggunakan hak angket,” pungkasnya. (red/SK-05/adv)
