Beranda ekonomi Rencana Pembentukan Kutara “Masuk” Kemendagri dan DPR, Secara Resmi Diusulkan Pemprov Kaltim

Rencana Pembentukan Kutara “Masuk” Kemendagri dan DPR, Secara Resmi Diusulkan Pemprov Kaltim

0
Perkebunan kelapa sawit milik warga Muara Wahau, karena kelapa sawit sekarang Muara Wahau berkembang pesat bahkan satu-satunya kecamatan yang mempunyai water boom.

Loading

SANGATTA,Suara Kutim.com (11/9)
potensi1Meski belum ada dukungan DPRD dan Gubernur Kaltim, proses pembentukan Kutai Utara (Kutara) sebagai pemekaran Kutai Timur (Kutim) telah dikonsultasikan Komite Pembentukan Kabupaten (KPK) Kutara dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Ketua KPK Kutara Majedy Effendi, kepada Suara Kutim.com, Jumat (11/9) petang menerangkan ia bersama tim KPK Kutara yakni sudah bertemu Dirjen Otda Sumarsono, Jumat siang. ”Alhamdulillah kami sudah bertemu dengan Dirjen Otda Pak Sumarsono, semua dokumen sudah kami sampaikan termasuk dukungan Bupati Kutim,” terang Majedy.
Melalui telepon, dijelaskan rencana pembentukan Kutara akan dibahas atau diteliti kembali oleh Dirjen Otda melalui tim khusus yang selama ini menangani pemekaran sejumlah daerah. Ia mengakui, dalam pertemuan dengan Dirjen Otda juga dijelaskan proses surat dukungan Gubernur dan DPRD Kaltim sedang berjalan. “Yang dilakukan KPK Kutara ini untuk berdialog dengan Dirjen Otda untuk mendapatkan gambaran atau advis dalam pembentukan Kutara, sedangkan usulan resmi akan disampaikan Pemprov Kaltim ke Mentri Dalam Negeri,” tandas Majedi.
Selain menemui Dirjen Otda di Kemendagri, tim KPK Kutara juga bertandang ke DPR-RI untuk menyampaikan dokumen pembentukan dan minta dukungan anggota DPR-RI asal Kaltim, namun mereka hanya sempat bertemu Awang Ferdian sementara anggota lainnya termasuk Mahyudin – Wakil Ketua MPR –RI sedang dinas luar.
Majedi menambahkan, Gubernur Awang Faroek Ishak merencanakan akan menyampaikan usulan pembentukan Kutara bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Paser Pesisir dan Berau Pesisir Selatan yang kini sedang diproses.
Lebih jauh Majedi membenarkan pembentukan Kutara belum masuk ke DPR-RI karena prosesnya masih di Kaltim. Diungkapkan, rencana Pembentukan Kutara sudah dicanangkan sejak tahun 2009 dimana ada keputusan DPRD Kutim bahkan ada dukungan Mahyudin ketika menjabat bupati. “Kajian pembentukan Kutara yang dilakukan Unmul Samarinda semuanya dibiayai masyarakat yang secara patungan membiayai tim peneliti, hasilnya alhamdulillah memang layak karenanya kami dan warga masyarakat pedalaman Kutim optimis Kutara terbentuk,” ungkap Majedi seraya menambahkan gubernur berulang kali menyatakan mendukung karena memahami keadaan warga pedalaman Kutim.(SK-05/SK-13)