Samarinda – Derasnya ancaman banjir yang terus menghantui wilayah hulu Kutai Kartanegara menjadi perhatian serius Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Ia menegaskan pentingnya sistem mitigasi bencana banjir yang terintegrasi dan selaras antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Mitigasi bencana harus benar-benar disinkronkan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Perlu ada pembagian tugas yang jelas, apa yang dilakukan oleh Kabupaten, apa yang menjadi tanggung jawab Provinsi. Ini penting supaya ketika banjir datang, antisipasinya sudah terencana dengan baik,” ujar Salehuddin saat ditemui di Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/6/2025).
Politikus daerah pemilihan Kukar ini menilai penanganan banjir di kawasan hulu seperti Juna Hulu perlu langkah strategis dan berkelanjutan karena bencana tersebut terjadi secara berulang dalam siklus dua hingga tiga tahun.
Ia menekankan bahwa langkah mitigasi harus mencakup tidak hanya pembangunan infrastruktur seperti saluran drainase, tapi juga kesiapan jalur evakuasi.
“Misalnya, kita harus sudah memiliki rencana teknis terkait penanganan saluran drainase yang baik, langkah-langkah apabila jalan putus, hingga koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan jalur evakuasi dan mobilitas masyarakat tetap lancar terutama saat situasi darurat seperti bulan Ramadan,” tambahnya.
Selain kesiapan fisik, Salehuddin juga menyoroti pentingnya pemetaan risiko dan sistem peringatan dini. Menurutnya, daerah dengan topografi beragam dan banyak rawa seperti Kukar, memerlukan sistem monitoring sungai dan curah hujan yang akurat.
“Ketika curah hujan tinggi dan elevasi sungai meningkat, kita harus sudah tahu langkah apa yang harus diambil. Mitigasi ini harus sistematis dan bisa cepat dijalankan agar dampak banjir bisa diminimalisir,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa penguatan mitigasi bencana banjir tidak dapat dilakukan secara parsial. Koordinasi lintas instansi dan komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan upaya ini.
“Penanganan banjir bukan hanya soal infrastruktur saja, tapi juga soal pengelolaan risiko dan koordinasi antarinstansi agar seluruh potensi bencana dapat diantisipasi dengan efektif,” pungkasnya.
Seruan ini diharapkan mampu mendorong keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh di wilayah yang rawan terdampak banjir seperti Kukar. (ADV).
