Samarinda – “Akses air bersih seharusnya bukan kemewahan, tetapi kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi,” ujar Subandi, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap layanan vital yang masih sulit dijangkau oleh sebagian warga. Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan dan penanganan banjir harus menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
Dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025), Subandi menyebut bahwa berbagai wilayah di Kalimantan Timur, terutama di luar kawasan perkotaan, masih mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih dan kerap dilanda banjir saat musim hujan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
“Banjir bukan hal baru, tapi sampai hari ini penanganannya belum memadai. Warga masih jadi korban setiap tahun,” ungkapnya prihatin.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ia mendorong agar anggaran dan kebijakan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah pinggiran dan pelosok.
“Kita menginginkan pembangunan yang adil, di mana setiap warga mendapatkan akses terhadap fasilitas publik yang layak,” tegasnya.
Subandi percaya bahwa permasalahan banjir dan kesenjangan akses air bersih bisa diselesaikan jika ada kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga mengimbau warga agar aktif menyampaikan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat.
“Dengan komunikasi yang baik, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan untuk semua,” pungkasnya optimis.
Ia berharap pemerintah provinsi tidak menunda-nunda upaya konkret dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang sudah berlangsung lama dan berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari warga Kalimantan Timur. (ADV).
