SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Kekecewaan mendalam dirasakan oleh Ubaldus Badu, Anggota komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, setelah dana aspirasi sebesar Rp 1 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 dialihkan tanpa sepengetahuannya. Dana yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di lima kecamatan, yakni Kaubun, Karangan, Sandaran, dan Sangkulirang, kini justru dialokasikan ke Dapil 2, khususnya ke wilayah Bengalon.
Ubaldus mengungkapkan bahwa dana aspirasi tersebut merupakan hasil dari reses anggota dewan, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Dapil 5. Namun, setelah melalui proses di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) dan dinas terkait, dana tersebut dipindahkan tanpa pemberitahuannya, yang menurutnya sangat merugikan daerah-daerah terpencil yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
“Saya telah mengalokasikan dana aspirasi murni tahun 2024 untuk Dinas Pendidikan, guna pembangunan sekolah di dapil saya. Namun, setelah mengecek, dana Rp 1 miliar milik saya dipindahkan ke Bengalon. Ini sangat mengecewakan,” ujar Ubaldus dengan nada tegas saat ditemui di Gedung DPRD Kutim.
Kekecewaan Ubaldus bukan tanpa alasan. Menurutnya, kondisi pendidikan di daerah terpencil seperti Sandaran dan Karangan sangat memprihatinkan. Banyak sekolah di sana masih berlantaikan tanah becek saat hujan, sementara di daerah perkotaan, fasilitas pendidikan sudah mengalami semenisasi dan perbaikan yang signifikan. Ubaldus menekankan bahwa alokasi dana untuk pembangunan fasilitas pendidikan di daerah-daerah tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di wilayah terpencil.
“Dinas Pendidikan hanya mengalokasikan satu untuk pendidikan di Bengalon. Saya memiliki beberapa rencana pembangunan, termasuk gedung sekolah, musholla, pagar sekolah, dan kapel Katolik. Namun, tidak ada yang terlaksana,” tambahnya dengan nada kecewa.
Ubaldus juga mengkritik buruknya koordinasi antara dinas terkait, yang seharusnya memahami bahwa ia merupakan perwakilan dari Dapil 5. Ketidaktahuan ini, menurutnya, mencerminkan kurangnya perhatian terhadap daerah-daerah terpencil yang sangat membutuhkan pembangunan.
“Sangat aneh, rekomendasi dari sini sudah diantarkan ke sana, tapi Dinas Pendidikan tidak tahu bahwa saya berasal dari Dapil 5. Ini adalah taktik dinas yang sekarang, sampai kemarin saya pukul meja,” ungkapnya dengan emosi.
Pengalihan dana ini, menurut Ubaldus, bukan hanya merugikan dirinya sebagai wakil rakyat, tetapi juga masyarakat di Dapil 5 yang berharap pada peningkatan fasilitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab dan akan terus memperjuangkan agar dana aspirasi tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil.
“Kondisi pendidikan di pelosok sangat memprihatinkan, biaya mahal, transportasi sulit, apalagi sering hujan. Kita ingin alokasikan anggaran ke sana, dan itupun syukur-syukur bisa selesai karena banyak kendala,” tutup Ubaldus, menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi kemajuan pendidikan di wilayah yang selama ini terpinggirkan.(Red-SK/ADV)
