SUARAKUTIM.COM; SANGATTA—Jika mengamati data pada Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Bupati Kutim Tahun 2020 lalu, tergambar jika kondisi jalan yang baik di Kutim sepanjang 200,79 kilometer. Sementara untuk kondisi jalan sedang 368,42 kilometer dan kondisi jalan rusak ringan 331,85 kilometer, serta rusak berat sepanjang 204,71 kilometer.
Dari data banyaknya jalan rusak ini, tentu akan menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi pemerintah. Sebab dengan kondisi jalan yang rusak bisa menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban dan kerugian harta benda bagi masyarakat akibat terperosok atau terserempet saat menghindari jalan rusak.
Melihat data kerusakan jalan tersebut, anggota DPRD Kutim Yosep Udau mengataan pemerintah tidak sepenuhnya juga tidak bisa disalahkan akibat masih adanya jalan yang rusak. “Pemerintah juga tidak bisa disalahkan, terlebih yang beroperasi disitu, tidak hanya masyarakat melainkan juga ada perusahaan yang memanfaatkan untuk mengangkut hasil produksi mereka, seperti di Daerah Pemilihan (Dapil) III,” jelasnya.
Namun menurut Yosef, perlu ada kerjasama antara Pemerintah dan pihak perusahaan untuk memperbaiki setiap jalan yang rusak, khususnya jalan poros yang menghubungkan beberapa kecamatan di Dapil III. Jangan menunggu rusak parah baru diperbaiki, karena selama ini mobil double gardan aja bisa amblas, apalagi mobil biasa.
Dirinya berharap kepada pemerintah apabila ada jalan yang rusak, segera di perbaiki. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. “Tidak semuanya jalan juga rusak tapi ada beberapa titik, namun dibiarkan, sehingga terkadang membuat kemacetan, akibat mengantri,” katanya. (Advetorial/Admin)
