SANGATTA – Empat kursi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kutai Timur yang sempat kosong usai ditinggal pensiun, kini telah terisi. Hal ini setelah Senin (18/5/2026) Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman secara resmi melantik keempat pejabat untuk menduduki posisi jabatan eselon dua tersebut.
Dalam pelantikan kali ini, Bupati Ardiansyah melantik Sulisman sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, Mahriadi sebagai Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim, Novian Pranata sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, serta Marhadyn sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Kutim. Selain itu, Ardiansyah juga melantik dua Pejabat Fungsional Ahli Utama, yakni dokter Oktavianus Paembonan dan dokter Richard Molino Siagian sebagai Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga Sangatta.
Dalam arahannya, orang nomor satu di Kutai Timur ini mengingatkan jika pelantikan yang dilakukan buka hanya sekedar seremoni, melainkan sebuah momentum penting dalam perjalanan birokrasi di lingkungan pemerintah Kutai Timur. Hal ini mengingat jika jabatan yang diemban menjadi amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
”Amanah jabatan ini bukan hanya kepercayaan dari pemerintah daerah, tetapi juga dari masyarakat Kutai Timur yang menaruh harapan besar kepada kita semua. Terlebih pejabat pimpinan tinggi pratama memiliki peran stategis dalam merumuskan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan program serta memastikan tercapainya visi pembangunan Kutai Timur,” ucap Ardiansyah.
Tidak hanya itu, di hadapan keempat pejabat tinggi pratama tersebut Ardiansyah secara tegas juga mengingatkan agar senantiasa menjaga integritas, profesionalitas dan loyalitas dalam menjalankan tugas. ”Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Jabatan adalah kesempatan untuk mengabdi, bukan untuk memperkaya diri,” tegasnya.
Lebih jauh Bupati Ardiansyah berpesan sekaligus menaruh harapan kepada keempat pejabat tinggi pratama yang baru saja dilantik serta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kutai Timur, agar mampu menjadi teladan dalam disiplin dan etika kerja. Yakni harus mampu menunjukkan sikapyang patut dicontoh oleh seluruh ASN, baik dalam hal kedisiplinan, kejujuran, maupun tanggung jawab. Kemudian, wajib mengedepankan prinsip good governance, yakni setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas,efektivitas, dan efisiensi. ”Kita wajib membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” sebutnya.
Dirinya juga meminta agar adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebab masyarakat Kutai Timur berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan berkeadilan. Para pejabat ini diminta bisa memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menyentuk kebutuhan masyarakat. Kemudian para pejabat juga wajib mendorong inovasi dan reformasi birokrasi dengan beradaptasi serta memanfaatkan era digital yang sarat dengan teknologi, sehingga mempercepat transformasi birokrasi menuju pelayanan yang modern.
Tidak lupa, Bupati Ardiansyah juga berharap pejabat di lingkungan Pemkab Kutim mampu menjaga persatuan dan kesatuan, terutama karena Kutai Timur adalah daerah yang majemuk. ”Saudara harus menjadi perekat, bukan pemecah. Hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, dan jadikan jabatan sebagai sarana memperkuat kebersamaan,” pungkasnya.(Red-SK)
