SANGATTA (1/5-2017)
Puluhan Kepala Desa (Kades) akan meminta penjelasan Bupati dan DPRD Kutai Timur (Kutim) persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tak kunjung disalurkan, selain itu sejumlah persoalan juga bakal disampaikan. Jika tidak ada penjelasan yang dapat diterima mereka, sejumlah kades menyatakan akan menyerahkan kembali “stempel dan SK Bupati”.
Ungkapan itu dikemukan sejumlah kepala desa saat berlangsung silahturahmi Kades yang digelar di Gedung Serba Guna Desa Sangatta Selatan, Senin (1/5). Dalam pertemuan yang diikuti 72 orang diantara Ketua BPD.
Pertemuan yang berlangsung 4 jam, membahas berbagai persoalan terutama menyangkut utang proyek ADD tahun 2016 serta hak perangkat desa. Sejumlah kades dan BPD, mengaku mereka sekarang ini terbebani dengan utang yang ada karena pihak toko selalu menagih. “Ini persoalannya, kami ini harus menanggung utang yang ada sementara desa diminta melaksanakan kegiatan namun kenyataannya dananya tidak ada,” ungkap mereka.
Silahturahmi yang digelar sebagai penyatuan pendapat sebelum dibawa ke dalam pertemuan yang digelar Selasa (2/5) besok di Gedung Serba Guna Pemkab Kutim, berhasil merumuskan berbagai usulan dan pendapat. “Kami tidak sependapat dengan paket Rp2 M hingga Rp5 M itu, karena yang melaksanakan bukan desa juga tetapi desa yang dimintai usulan, jika demikian artinya pembangunan tetap dari atas bukan berdasarkan kehendak rakyat,” ujar mereka.
Khairul Anam – Ketua Adesi Kutim menerangkan silahturahmi Kades se Kutim yang kali pertama digelar, mengagendakan beberapa masalah termasuk soal ADD yang tak kunjung cair. Pertemuan yang digelar mulai pukul 09.00 Wita ini diharapkan bisa dihadiri Bupati Ismunandar serta Ketua DPRD Mahyunadi karena kades bisa berdialog langsung. “Beban Kades saat ini berat, semenjak dana desa tak disalurkan,” ungkapnya.
Terkait adanya keinginan kepala desa ingin meletakan jabatan, ia menandaskan karena bawaan emosi dan tekanan yang ada. Meski demikian, ia yakin jika ada penjelasan Pemkab niatan meletakan jabatan tidak terjadi. “Beban psikologis itu berat, karena warga sudah menagih termasuk pihak toko barang,” tandasnya.(SK11/SK13)
