SANGATTA,Suara Kutim.com
Pemkab Kutim serta seluruh kabupaten dan kota se Kaltim, tahun ini mengalami perubahan struktur APBD. Jika selama ini, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi salah satu sandaran untuk meningkatkan pembangunan daerah, tahun ini harus gigit jari karena pemerintah pusat sudah mentiadakan. “Tahun lalu DAU Kutim mencapai tiga ratus miliar, sehingga bisa memenuhi pembayaran gaji PNS termasuk membiayai beberapa kegiatan pembangunan,” kata Bupati Isran Noor.
Penghapusan DAU bagi Kaltim ini tentu memberatkan pemerintah daerah, disisi lain kebutuhan pembangunan terus meningkat seirama apriasi masyarakat yang juga meminta pembangunan yang merata.
Isran menyebutkan sektor pendidikan, kesehatan serta infrastruktur merupakan kebutuhan dasar namun karena keterbatasan anggaran tidak bisa dialokasikan. “Masih banyak Puskesmas di Kutim yang belum memenuhi harapan masyarakat karenanya kebijakan di tahun 2015 masalah kesehatan ditingkatkan sama dengan pendidikan, namun harus mengobarkan kebutuhan lainnya seperti jalan dan perbaikan gang,” sebut Isran.
Sebagai salah satu kabupaten penyumbang devisa terbesar di Indonesia, Kutim ditegaskan Ketua APKASI ini masih memerlukan dana banyak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Paling tidak semua kecamatan yang berkembang pesat seperti Muara Wahau, Konbeng, Sangkulirang, Muara Ancalong dan Muara Bengkal serta Long Mesangat ada rumah sakit pratama sehingga pelayanan kesehatan dirasakan masyarakat yang ada jauh dari Sangatta atau Samarinda,” imbuh Isran.
Tuntutan otonomi khusus (Otsus) disebutkannya agar pemerintah pusat “peduli” dengan daerah yang memberikan kontribusi besar kepada negara. Ia mengakui peran perusahaan terhadap kepedulian masyarakat Kutim, memberikan andil namun ia tidak mejamin apakah CSR terus bertahan. “CSR ikut membantu pembangunan derajat kesehatan masyarakat namun kelanjutannya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah, karenanya memerlukan dana yang tidak sedikit termasuk menyediakan dan mengaji pegawai termasuk operasional,” beber Isran.(SK-05)
