Beranda kutim adv pemkab Camat Teluk Pandan, Anwar Apresiasi Studi Tiru DPPKB Kutim ke BKKBN NTB...

Camat Teluk Pandan, Anwar Apresiasi Studi Tiru DPPKB Kutim ke BKKBN NTB – Akui Dapat Banyak Ilmu

0

Dibaca 322 , 1 views today

SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Kegiatan studi tiru dan sekaligus orientasi lapangan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (11/11/2024), dengan mengikutsertakan pemerintah kecamatan, mendapatkan apresiasi positif dari Camat Kecamatan Teluk Pandan, Anwar.

Kepada wartawan, lelaki yang lahir 55 tahun lalu tersebut menyebutkan banyak ilmu dan manfaat yang didapatkannya setelah mengikuti kegiatan studi tiru yang dipadukan orientasi lapangan ke BKKBN NTB, terutama dalam mempelajari praktik terbaik dalam penanganan stunting yang telah dilakukan oleh BKKBN NTB.

“Saya sangat bersyukur bisa ikut serta dalam kegiatan studi tiru dan orientasi lapangan yang dilaksanakan DPPKB Kutim ini. Saya sangat mengapresiasi karena bisa ikut terlibat di dalamnya. Karena memang masalah stunting ini, kita perlu adanya kolaborasi agar tidak selalu meningkat,” sebut Anwar.

Lanjutnya, untuk di Kecamatan Teluk Pandan, ke depan memang perlu ada kolaborasi lintas sektor, mulai dari melibatkan Kepala Desa, Puskesmas dan di Kecamatan, khususnya yang menangani di bidang PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa).

“Memang Camat selaku Ketua Tim, namun perlu adanya kolaborasi dan koordinasi antara Kepala Desa dan pihak Puskesmas dalam upaya penanganan stunting ini, terutama Pusban (Puskesmas Pembantu, red) dan bekerjasama dengan kader-kader yang ada di Desa, karena mereka itu yang berada paling bawah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat desa,” ucap Anwar.

Dikatakan Anwar, ke depan perlu disiapkan anggaran khusus bagi para kader pendamping keluarga yang ada di setiap desa, karena tugas mereka yang cukup berat dan juga terkadang harus sementara meninggalkan keluarga. Meski diakuinya jika untuk masalah penganggaran, dana hanya tersedia di pemerintahan desa, sementara di kecamatan hanya ada dana operasional kantor.

“Memang berat tugas dari para kader pendamping keluarga ini. Mereka selain mengurusi warga juga terkadang terpaksa harus sementara meninggalkan keluarganya sendiri. Makanya perlu ada anggaran khusus sebagai bentuk perhatian bagi para kader pendamping keluarga ini. Cuman untuk intervensi anggaran, kami dari pihak kecamatan tidak bisa karena tidak tersedia anggaran. Sedangkan anggaran tersedianya di pemerintahan desa,” pungkas Anwar.(Red-SK/Adv)