SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) melalui anggotanya Mulyana, menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan. Hal ini agar memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Mulyana menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran sebesar Rp787,53 miliar masih dapat ditingkatkan. Menurutnya, Kutai Timur tidak bisa terus bergantung pada sektor pertambangan saja.
“Pengelolaan kekayaan daerah perlu terus digali, termasuk pendapatan dari retribusi dan pajak daerah,” ujarnya dalam sidang paripurna ke-27 di gedung DPRD Kutai Timur, Kamis (13/6/2024).
Lebih lanjut, Mulyana menyoroti pentingnya penyertaan modal pada BUMD untuk mendapatkan dividen dan pengaruh yang signifikan di masa mendatang, bukan untuk diperjualbelikan. Ini diharapkan menjadi penunjang bagi PAD di masa depan.
Pendapatan transfer yang mencapai Rp7,67 triliun atau 103,12% dari anggaran sebesar Rp7,44 triliun, menurut Mulyana, harus digunakan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran ini agar benar-benar tepat sasaran.
Dalam pandangan umumnya, Mulyana juga membahas alokasi belanja daerah. “Belanja operasi sebesar Rp4,25 triliun. Belanja modal sebesar Rp3,29 triliun harus lebih diprioritaskan untuk kepentingan aset bagi Kabupaten Kutai Timur. Tentunya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Mulyana menyoroti pentingnya perhatian terhadap belanja transfer sebesar Rp811,45 miliar yang ditujukan kepada pemerintah desa. Ia meminta agar pemanfaatan dan penyerapan anggaran ini dicermati dengan seksama untuk memastikan bahwa desa-desa yang lebih membutuhkan mendapat prioritas.
Dalam pandangannya, capaian belanja daerah yang rata-rata di atas 80% merupakan indikasi positif. Namun, ia meminta agar pemerintah lebih fokus pada penyelesaian hutang senilai Rp189,66 miliar sesuai aturan hukum yang berlaku. “Pemerintah harus meningkatkan investasi dan pembiayaan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Diakhir pandangan umumnya, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) melalui Mulyana berharap agar pemerintah merespon positif masukan dari fraksi-fraksi. Ia juga mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. “Respon yang baik akan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.(Red-SK/ADV)