Balikpapan – “Lulusan SMP kita 12.500 lebih, tapi yang bisa masuk SMA negeri cuma separuhnya,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Baba, saat menyuarakan keresahannya atas krisis daya tampung pendidikan menengah di Balikpapan. Ia menyebut situasi ini sebagai darurat pendidikan yang butuh respons cepat dari pemerintah provinsi.
Dalam keterangannya pada Jumat (4/7/2025), H. Baba mengungkapkan bahwa saat ini hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang bisa diterima di sekolah negeri. Sementara itu, sisanya terpaksa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang biayanya kerap tidak terjangkau, terutama bagi keluarga ekonomi menengah ke bawah.
Banyak orang tua mengeluhkan tingginya biaya masuk sekolah swasta, khususnya karena adanya pungutan uang gedung yang cukup besar. Menanggapi kondisi tersebut, H. Baba mengusulkan agar pemerintah provinsi mempertimbangkan pemberian subsidi melalui dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) bagi siswa yang masuk sekolah swasta.
“SMA swasta ada uang gedung. Apa bisa di komparasi melalui BOSDA untuk sekolah swasta? Ada subsidi untuk uang gedung,” katanya berharap ada intervensi nyata bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Tak hanya itu, DPRD Kaltim juga telah mengusulkan pembangunan unit sekolah baru, baik SMA maupun SMK, di wilayah Balikpapan untuk mengatasi ketimpangan daya tampung. Menurut H. Baba, membangun sekolah baru merupakan langkah mendesak guna menjamin akses pendidikan menengah bagi semua warga kota.
“Kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk dibangunkan SMA/SMK di Kota Balikpapan,” tegasnya dalam forum resmi.
DPRD Kalimantan Timur bahkan berencana menggelar koordinasi menyeluruh untuk memetakan kondisi sekolah menengah di seluruh provinsi, demi merumuskan solusi jangka panjang yang komprehensif dan berkelanjutan.
Lonjakan jumlah lulusan SMP tiap tahun seharusnya diiringi dengan peningkatan kapasitas sekolah negeri. Tanpa intervensi pembangunan sarana baru atau subsidi pendidikan swasta, ketimpangan ini dikhawatirkan akan semakin melebar dan menutup akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. (ADV).
