Beranda politik DPRD Kutim Leni Angriani Minta Disdikbud Ambil Langkah Tegas Atasi Polemik PPDB

Leni Angriani Minta Disdikbud Ambil Langkah Tegas Atasi Polemik PPDB

0
Anggota DPRD Kutim, Leni Angriani

Loading

SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Anggota Komisi B DPRD Kutim, Leni Angriani dengan tegas meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk bekerja lebih keras dan tegas dalam menangani persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Isu ini telah menjadi polemik yang berkepanjangan, khususnya di jenjang pendidikan SMA dan SMK.

Polemik ini bukan tanpa alasan. Menurut Leni, sekitar 200 anak di Kutai Timur tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka karena tidak diterima di SMA atau SMK Negeri. Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, telah melakukan berbagai evaluasi data menggunakan berbagai rumus yang ada, namun belum menemukan solusi yang tepat.

“Kita sudah adakan evaluasi secara data pakai rumus apapun, PPDB ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah tanpa dibangun sekolah baru,” ungkap Mulyono dengan nada pasrah.

Namun, pembangunan sekolah baru tidak semudah yang dibayangkan. UPT Disdik Provinsi Ketut menjelaskan bahwa regulasi yang ketat harus dipenuhi sebelum mengajukan usulan tersebut. Ia juga berharap masyarakat tidak hanya fokus pada sekolah negeri tetapi juga mempertimbangkan lembaga pendidikan lain yang tersedia.

“Kalau itu harus ada regulasinya usulan itu bisa saja, tapi kita harus lihat dulu tempatnya, karena misalnya SMA 1 Sangatta Utara, itu tidak bisa lagi,” jelas Ketut.

Setiap tahun, PPDB selalu menimbulkan masalah. Selain masalah over kapasitas, sistem zonasi juga menjadi kendala utama. Leni menambahkan bahwa lebih dari 20 orang tua siswa telah menghubunginya, mengeluhkan anak-anak mereka yang tidak diterima di SMP, SMA, maupun SMK.

“Ada 20 orang lebih orang tua siswa yang menghubungi saya, yang anaknya tidak lulus di SMP, SMA, maupun di SMK. Nah, ini jadi polemik kita semua,” ujar Leni dengan nada prihatin.

Untuk mengatasi masalah ini, Leni mengusulkan agar diadakan kelas online sebagai solusi sementara. Menurutnya, ini adalah satu-satunya jalan keluar yang bisa diambil saat ini untuk memastikan anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus menunggu satu tahun lagi.

“Memang tidak terkendali pak, yang jadi permasalahan sekarang ibu-ibu itu di sana anaknya nggak bisa sekolah harus kah menunggu satu tahun lagi,” tegas Leni.

Situasi ini memang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Masalah PPDB yang muncul setiap tahun memerlukan solusi jangka panjang yang efektif. Leni meminta dinas pendidikan untuk bekerja lebih keras agar anak-anak bisa bersekolah dan tidak harus dipindahkan ke kecamatan yang jauh.

“Saya minta ke dinas pendidikan kita bekerja keras agar bagaimana anak ini bisa sekolah karena nggak mungkin kita lempar ke kecamatan,” pintanya dengan penuh harap.(Red-SK/ADV)