SANGATTA,Suara Kutim.com (20/3)
Wacana pemekaran Kutai Timur (Kutim) terutama untuk wilayah Sangsaka terus bergulir, bahkan dana yang digulirkan mencapai Rp1 M, jauh berbeda dengan saat warga Benteng Mawakal yang ingin membentuk kabupaten baru meski merupakan inisiatif dewan namun tidak mendapat dana apapun.
Wakil Ketua DPRD Kutim Alfian Aswad, menyebutkan proses pemekaran Kutim wilayah pesisir seperti Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang , Kaubun dan Karangan terus dilakukan bahkan telah masuk kajian akademis yang dilakukan STIPER Sangatta dan Unmul Samarinda. “Kemungkinan nantinya menggandeng UGM Jogyakarta untuk diajak melakukan kajian akademis,” kata Alfian Aswad.
Dijelaskan, proses kajian akademis memerlukan dukungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Sangsaka sehingga proses kajian akademik yang meliputi survey lapangan, pendataan serta quisioner kepada masyarakat tiap kecamatan hingga ke pelosok desa,berjalan lancar.
Sebagai salah satu pengagas, Alfian menyebutkan selain dilakukannya kajian akademisi, tahapan usulan pemekaran Sangsaka sudah memasuki fase pemetaan dalam arti luas oleh Bagian Otonomi Daerah (Otda) Setkab Kutim.
Disebutkan, pemetaan wilayah meliputi tapal batas, potensi PAD dan sosialisasi. Alfian menambahkan, kegiatan pemetaan menghabiskan dana Rp200 juta yang diambil dari dana uang dialokasikan Rp1 M.
Alfian berharap pembentukan Kabupaten Sangsaka segera terwujud, karena dengan pemekaran berdampak terhadap perkembangan dan pembangunan infrastruktur selain itu membuka peluang pengrekrutan tenaga kerja terutama PNS. “Kata kunci dari bisa atau tidaknya sebuh wilayah dimekarkan adalah restu dari kabupaten induk dalam hal ini bupati yang memberikan rekomendasi persetujuan sebuah wilayahnya dimekarkan,” kata Alfian Aswad yang mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Isran Noor.(SK-03)
