SURABAYA,Suara Kutim.com (31/1-2017)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menilai keberhasilan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur menerapkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak lepas dari peran besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melakukan pembinaan.
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, Didid Noordiatmoko, menyebutkan 16 dari 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur meraih predikat B dalam implementasi SAKIP, sementara tiga mendapatkan BB, dan satu berhasil meraih predikat A. “Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjadi garda terdepan perubahan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik,” katanya
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah II, Nadimah, mengungkapkan replikasi atau studi tiru harus dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mempercepat capaian reformasi birokrasi, terlebih replikasi menguntungkan karena pemerintah daerah tidak perlu lagi mulai dari awal. “Bangun akuntabilitas kinerja tidak perlu dari nol, tapi bisa mencontoh dan sedikit memodifikasi yang sudah ada dan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing,” katanya.
Disebutkan, dengan komitmen serius dari pemerintah provinsi, diharapkan akuntabilitas kinerja di seluruh pemerintah kabupaten dan kota dapat segera mencapai predikat terbaik serta percepatan reformasi birokrasi dapat segera terimplentasi di Indonesia.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Selasa (31/1) meyampaikan penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah regional II.
Acara yang digelar di Kantor Gubernur Provinsi Jatim, Surabaya, dihadiri sejumlah kepala daerah yang berada dalam wilayah regional II yakni Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur.
Menteri PANRB Asman Abnur memberikan apresiasi atas upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh kabupaten kota. “Terdapat beberapa unit kerja yang telah menerapkan e-budgeting di lingkungan pemerintah masing-masing. E-budgeting merupakan program penganggaran kegiatan berbasis elektronik yang merupakan sebuah langkah signifikan dalam upaya mencegah program atau kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan penggunaan anggaran pemerintah,” kata Menpanrb Asman Abnur.
Disebuutkan, evaluasi AKIP yang dilakukan pihaknya pada tahun 2016 terjadi peningkatan rata-rata nilai evaluasi. Pada tahun 2016 rata-rata nilai evaluasi AKIP mencapai 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari tahun 2015 yang hanya 46,92.
Meski demikian diakui rata-rata kabupaten dan kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten dan kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B. “Saya mengharapkan para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah agar serius untuk memberikan fokus dan komitmen bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Wujudkan predikat yang baik agar rakyat merasakan betul hasil kinerja pemerintah dalam kehidupannya,” pinta Menteri Asman yang sebelumnya menyerahkan penghargaan kepada Bupati Ismunandar berupa penghargaan dengan predikat B.(SK12)
