SUARAKUTIM.COM, SANGATTA — Anggota DPRD Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menegaskan perlunya pemerintah daerah dan DPRD mengarahkan kebijakan pembangunan secara lebih efektif.
Ia menyoroti maraknya kegiatan seremonial yang dinilai belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap prioritas anggaran.
“Saat ini sudah saatnya pemerintah dan DPRD memiliki keselarasan pandangan dalam menentukan arah pembangunan,” ujarnya.
Ia menilai penggunaan anggaran yang terlalu besar untuk kegiatan seremonial akan mengurangi ruang fiskal bagi program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan yang disepakati berpihak pada kepentingan publik.
“DPRD harus memastikan setiap program yang disetujui benar-benar bersifat pro rakyat,” tegasnya.
Novel menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan anggaran tidak semestinya hanya diukur dari tingkat serapan, melainkan dari sejauh mana manfaat yang diterima masyarakat.
Dalam pandangannya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menghasilkan kegiatan tanpa hasil konkret.
“Pembangunan yang baik tidak dinilai dari banyaknya acara, tetapi dari manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Novel.
Ia berharap momentum HUT Kutai Timur ke-26 dapat menjadi titik balik bagi pemerintah dan DPRD untuk memperkuat komitmen terhadap program prioritas, terutama yang menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(Red-SK/ADV).
