
Kutai Timur, suarakutim.com – Dalam Sidang Paripurna DPRD Kutai Timur terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Hasna, anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Golkar, menyoroti alokasi anggaran belanja operasi yang mencapai angka Rp5,603 triliun atau 50% dari total Anggaran Belanja Daerah.
“Kami mengapresiasi alokasi belanja operasi yang signifikan dalam APBD tahun 2025, tetapi Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah untuk memastikan anggaran tersebut dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Hasna dalam pandangan umum yang disampaikan pada Jumat (24/11).
Mewakili Fraksi Golkar Hasna memberikan perhatian khusus terhadap beberapa program prioritas yang dinilai harus mendapatkan alokasi anggaran memadai, yaitu:
- Program pengentasan stunting dan peningkatan gizi masyarakat, untuk mendukung generasi muda yang sehat dan produktif.
- Program pengentasan kemiskinan, guna mendorong pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Program penurunan angka pengangguran terbuka, melalui penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.
- Program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Pemerintah Daerah agar memperhatikan pemenuhan alokasi belanja daerah untuk program pengentasan stunting dan peningkatan gizi,” pintanya.
Fraksi Golkar juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran belanja operasi, agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal.
“Anggaran sebesar ini harus difokuskan untuk program-program strategis yang memiliki dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur,” tandasnya. (adv/sk05)