SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam beberapa periode tahun terakhir ternyata cenderung mengalami penurunan yang cukup menggembirakan. Hal ini terungkap dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, bertempat di Hotel Amaris Samarinda, Senin (18/11/2024). Dalam kegiatan ini, dihadiri langsung Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutim terkait, Camat dari 18 Kecamatan, perwakilan Bappeda Kaltim, akademisi, serta sejumlah instansi dan stakeholder terkait.
Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor menyebutkan jika dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan yang signifikan, terutama kemiskinan ekstrem dari 6,2 persen menjadi 0,3 persen.
”Dalam beberapa periode tahun terahir ini kita sudah mengalami penurunan tingkat kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem dari 6,2 persen menjadi 0,3 persen. Ada beberapa kita yang sudah kita lakukan, terutama di perencanaan serta adanya keterlibatan semua pihak yang bekerjasama, sehingga terjadi penurunan angka kemiskinan tersebut,” sebutnya.
Jika dilihat dari tren data kemiskinan Kutim, penurunannya selama 2 tahun terakhir sudah dalam track yang diharapkan. Berdasarkan hasil penghitungan Satgas data P3KE, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Kutai Timur sudah berada pada 0,3 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,42 persen poin dari periode Maret 2023.
”Sementara untuk tingkat kemiskinan Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan data Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kutai Timur mencapai 8,81 persen, sementara target RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 adalah 9,6 persen-9.36 persen, artinya kita sudah melebihi target capaian kinerja yang diinginkan,” jelas Novi.
Disebutkan, ada beberapa startegi yang dilakukan pemerintah Kutim dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan peran multi sektor. Bersama Perusahaan, Swasta, Baznas dan mitra pembangunan, pemerintah Kutim telah menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan sejalan dengan arah strategi nasional.
”Tentunya Bersama Perusahaan, Swasta, Baznas dan mitra pembangunan, pemerintah Kutim telah menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan sejalan dengan arah strategi nasional, di antaranya yakni pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Selanjutnya langkah kedua, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan,” sebutnya.
Lanjut Novi, langkah ketiga, dengan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar penduduk miskin atau berpenghasilan rendah.
“Langkah ketiga, dengan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar penduduk miskin atau berpenghasilan rendah, melalui program kemudahan akses pelayanan Kesehatan berkualitas, meningkatkan akses pelayanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni, serta meningkatkan konektivitas, yakni berupa jalan dan transportasi bagi wilayah terisolir,” jelasnya.
Sebelumnya, Pjs Bupati Kutai Timur Agus Hari Kesuma, dalam arahannya di acara yang sama menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan masalah nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam penanggulangan kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap perencanaan pembangunan, karena kemiskinan adalah permasalahan utama yang harus dicari cara penyelesaiannya dan ditanggulangi secara sinergis dan sistematis dengan melibatkan semua unsur baik masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha. Sedemikian kompleksnya permasalahan kemiskinan sehingga jika tidak segera diatasi, maka akan memperparah permasalahan lainnya.
”Penanganan masalah kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah saja, namun merupakan masalah seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggung jawab multipihak serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergitas dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten Kutai Timur,” sebutnya.
Tidak hanya itu, Agus juga menyebutkan perlunya komitmen bersama pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi dan pelaporan untuk tahun 2024, serta tindak lanjut sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.
”Selain komitmen bersama, perlunya penguatan rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan strategi pencapaian penanggulangan kemiskinan, serta pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat berdampak langsung dan tepat sasaran” pungkasnya.(Red-SK/Adv)